Rumah Adat Besemah: Bertahan Dua Abad Dari Gempuran Para Kolektor

 “Pesan diwe kayangan tinggi antakkah lemak nanggung kudai. Empuk dik kah ngilu’i, jangan merusak jadilah”. 

PERINGATAN yang ditulis dalam bahasa Besemah di atas sebuah papan berukuran sekitar 1 meter x 2 meter itu, berdiri kokoh persis di jalan masuk depan deretan rumah tua di Desa Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, di pinggiran Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam bahasa sehari-hari, pesan tadi kira-kira bisa diartikan begini: “Pesan dewa di kayangan tinggi, mau enak susah susah dulu. Kalau tidak bisa memperbaiki, jangan merusak jadilah”. Di bawah pesan yang tulisannya sangat mencolok itu, tertulis sebuah nama, Haji Umar.

“Itu, pesan bernada imbauan dengan bahasa yang amat halus. Hakekatnya adalah, dewa di kayangan di atas sana, berpesan kalau seseorang mau enak ya harus bersusah payah dulu. Kalau tidak bisa memperbaiki, jangan merusak jadilah. Dalam konteks ini, pesan dan imbauan yang ditulis Haji Umar, sesepuh Desa Pelang Kenidai tersebut, lebih kepada mengingatkan masyarakat adat di desa itu. Jika belum mampu memperbaiki rumah adat Besemah yang sudah berusia tua, maka anak cucu dan kerabat yang punya rumah tua tersebut diimbau untuk tidak merusaknya,” kata Alfarenzi (35), pemuda asli Besemah yang ditemui di Pagar Alam baru-baru ini.

Dia mengakui, seiring perjalanan waktu dan kadang-kadang terpaksa berdalih karena alasan kesulitan ekonomi, sejak sekitar satu dasawarsa belakangan memang ada ahli waris pemilik rumah adat di Tanah Besemah yang nekat menjual bagian-bagian tertentu dari rumah tua tersebut. Apalagi, iming-iming yang ditawarkan para kolektor barang antik uang jutaan rupiah yang bagi segelintir masyarakat desa yang hidup di tengah belitan ekonomi, nilainya sungguh sangat luar biasa.

“Seringkali yang dilego itu bukan rumah utuh, tetapi bagian-bagian tertentu. Misalnya, daun pintu atau papan dinding rumah adat yang berukir khas. Sadar akan ancaman kelestarian suatu tinggalan yang sangat berharga, maka kini muncul inisiatif dari tetua desa Pelang Kenidai untuk memproteksi upaya penghilangan budaya. Itulah sebetulnya makna dibalik tulisan peringatan berbahasa Besemah tersebut,” ujar Alfarenzi.  

Menurut Haji Mus (70), seorang tetua Desa Pelang Kenidai, hampir sejak satu dasawarsa belakangan ukiran khas Rumah Adat Besemah memang banyak diincar para kolektor barang-barang antik. Mereka tidak saja datang dari dalam negeri, akan tetapi juga ada orang asing yang tujuannya membawa bagian rumah adat tua itu ke negaranya.

Bagian tertentu rumah adat Besemah ini, kata Mus memang sudah sempat berpindah tangan. Ada yang dibawa para kolektor ke Bali dan ada yang dijual ke luar negeri. Para ahli waris rumah adat ini, jelas tergiur karena tawarannya jutaan rupiah. Namun beruntung, melihat ancaman peninggalan budaya Besemah tersebut pemerintah kota (Pemkot) Pagar Alam berinisiatif memproteksi, dengan mengeluarkan larangan bagi para pemilik rumah adat menjual apa saja yang melekat dengan rumah itu. 

Konsekuensi larangan itu, Pemkot Pagar Alam memberi kompensasi berupa bantuan untuk menopang ekonomi keluarga ahli waris atau pemilik rumah adat tersebut. “Proteksi ini sangat jitu dan mangkus. Sejak lima tahun belakangan, kami tidak pernah mendengar lagi ada yang melego bagian rumah adat tersebut untuk dijual. Walaupun beberapa kolektor barang-barang kuna dari luar masih kerap mengincar ke sini,” kata Supratman, pejabat di Kantor Dinas Pariwasata dan Seni Budaya, Kota Pagar Alam.

Menurut Nurwati dan Sabir, dua ahli waris pemilik rumah adat Besemah di Pelang Kenidai mengaku, pada saat ini masih ada orang-orang dari luar yang menawar beberapa bagian bangunan rumah tua itu. Tetapi karena ada imbauan, warga tidak ada lagi yang berani menjual walaupun tawaran uangnya menggiurkan, di atas Rp 5 juta untuk selembar papan atau daun pintu berukir khas Besemah.

“Dulu jangankan tawaran segitu, ditawar ratusan ribu saja sudah ada yang membongkar. Sebetulnya ini karena ketidaktahuan saja dan juga karena terdesak butuh uang. Alasannya sederhana, yang dibeli pendatang cuma selembar papan bukan rumah utuh sehingga pemilik masih bisa berteduh. Namun, setelah diyakini pemerintah daun pintu berukir itu nilainya tidak bisa ditakar uang para ahli waris rumah adat ini akhirnya sadar dan kini tidak ada lagi yang mau jual,” ucapnya.

Tanpa Paku

 Desa Pelang Kenidai di wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, berhawa sangat sejuk di kaki Gunung Dempo. Salah satu perkampungan tradisional yang terletak sekitar 298 km arah barat Kota Palembang ini, sehari-hari tampak tenang dan damai. Masyarakat adat di sini hidup dari hasil panen tanaman kopi, karet dan kemiri. Di tengah kedamaian dan keramah-tamahan masyarakat adat Besemah inilah sekarang, lebih 100 unit rumah adat yang usianya hampir dua abad bertahan digempur iming-iming para kolektor benda antik. 

 Kenapa jadi incaran? Itu tidak lepas dari berbagai keunikannya. Rumah adat Besemah atau dalam bahasa setempat disebut Baghi tua di Pelang Kenidai, seperti diakui Haji Mus, memang sangat khas tidak saja dari segi usia. Keunikan itu utamanya terletak pada konstruksi dan ukiran.  

 Konstruksi rumah adat Besemah dibangun dengan sistem bongkar pasang (knock down) menggunakan pasak atau disebut Shaco. Antara satu tiang dengan sisi yang lain, disambung tanpa paku dan hanya dengan pasak dari bambu tua atau kayu yang sangat keras. Tidak jelas alasan konstruksi ini dulunya dipakai para tetua setempat. Apakah waktu itu karena paku besi sulit atau alasan lain.

 Namun konstruksi pasak ini punya kelebihan, sangat lentur. Jika terjadi guncangan misalnya karena gempa atau angin, bangunan rumah tidak kaku. Bangunan seperti ini tidak mudah patah atau roboh, karena kelenturan sambungan antara satu bagian dengan bagian lain. “Filosofinya, tetua dahulu kalau membangun rumah harus memanfaatkan yang ada di alam sekitar. Jika dikatakan untuk antisipasi gempa, bisa jadi ada benarnya. Buktinya, berapa pun guncangan gempa bangunan rumah adat Besemah ini sejak dulu tidak ada yang bergeser sedikit pun,” cerita Haji Mus.

Ukiran Bebulan

 Dari segi ukiran, rumah adat Besemah juga unik. Mirip dengan ukiran rumah adat Minangkabau di Sumatera Barat, ukiran rumah Baghi Besemah juga mengambil tema dari alam. Hanya saja, kalau di Minangkabau pola ukirnya lebih rumit dan ramai terdapat di semua bagian rumah, ukiran rumah adat Besemah tampak lebih simpel, sederhana dan hanya di bagian tertentu saja.

 Menurut Supratman, ukiran rumah adat Besemah ada di sudut dan dinding depan, sebelah kanan rumah. Ukiran berbentuk bulat yang disebut masyarakat Besemah “bebulan” yang terdapat di dinding depan atau bagian daun pintu, dimaknai sebagai simbol bulan yang mencerminkan kehidupan rumah tangga pemilik rumah yang tenteram dan damai. Ukiran “bebulan” berupa bunga teratai yang sedang mekar, memiliki diameter sekitar 50 centimeter. Di tengah “bebulan” ada sebuah lobang yang bermakna satu tujuan.

 “Tetapi, lobang ini sebetulnya juga berarti lain. Karena rumah adat Besemah tidak berjendela di bagian depan, lobang ini digunakan penghuni rumah untuk mengintip tamu yang datang. Ya, kegunaannya mirip lobang kecil di pintu kamar hotel,” kata dia.

 Sedangkan ukiran di sudut dinding rumah adat Besemah, berupa tumpal-tumpal serta ukiran tanaman bersulur. Ukiran yang memanjang ke atas dan meliuk-liuk melintang membelah dinding rumah, merupakan simbol keunikan dan kecerdasan pengukir masa lalu dalam bidang seni pahat. 

 “Ukiran rumah adat Besemah benar-benar unik. Konon pengukirnya dulu tidak menggunakan alat ukir canggih seperti sekarang. Hanya dipahat dengan pisau kecil yang disebut Gubang,” ujar Supratman menambahkan.

 Makna ukiran rumah adat Besemah, kata Supratman, juga menunjukkan sebuah simbol status dalam masyarakat adat setempat. Sebab, rumah ini terdiri dua versi yakni berukir dan tidak berukir.

 Rumah adat berukir disebut rumah Tatahan, lazimnya milik orang yang dituakan atau sesepuh adat. Misalnya, “Juarai Tue” atau mirip Kepala Desa sekarang. Sedangkan rumah adat tidak berukir disebut rumah Gilapan, pemiliknya masyarakat umum.

  Nilai-nilai budaya dan peninggalan tradisi masyarakat adat di Indonesia sepertinya, kini memang harus diproteksi. Jika tidak, satu persatu bakal hilang karena masyarakat adat yang dibelit kesulitan ekonomi, akan gampang terbujuk untuk melego apa saja yang mereka miliki. 

Buktinya, daun pintu rumah adat Besemah di Pagar Alam yang berusia 200 tahun pun kini masih diincar dan digempur para kolektor.

O ahmad zulkani

(dimuat di Harian Berita Pagi, Palembang, Rabu 18 Maret 2009)

Tak Sebanding Nama Besar 'Si Bung'

RUMAH dengan halaman luas itu masih berdiri kokoh. Gedung tua di kawasan Anggut Atas, persis di jantung Kota Bengkulu itu, pernah menjadi tempat tinggal Bung Karno ketika Proklamator dan Presiden Pertama RI itu diasingkan Belanda ke Bumi Rafflesia tahun 1938-1942. 

Warga Bengkulu teramat bangga memiliki peninggalan monumental sejarah ini. Hanya saja, sejauh ini tampaknya baru sebatas kebanggaan. Tengoklah lebih jauh ke dalam rumah tua itu. Semua barang-barang koleksi Bung Karno yang tersimpan di sini hanya dirawat ala kadarnya oleh Darwis Andrian, juru kunci rumah tersebut. 

"Hingga saat ini, belum ada pemeliharaan serius, dalam hal perawatan barang-barang tua peninggalan sejarah. Saya khawatir jika tidak ada langkah-langkah penyelamatan yang profesional, berbagai peninggalan Bung Karno, terutama buku-buku koleksi Presiden Pertama Indonesia itu, semakin rusak dan hancur. Apalah daya dan keterampilan saya sebagai seorang PNS (pegawai negeri sipil) rendahan yang memelihara ini sejak 25 tahun lalu," ujar Darwis, ketika ditemui di Bengkulu belum lama ini. 

Darwis menyebutkan, sebanyak 225 judul buku koleksi Bung Karno kini masih tersimpan rapi dalam lemari di salah kamar. Buku-buku bernilai historis tinggi yang sebagian besar berbahasa Belanda, Jerman, dan Inggris itu tampak sudah lapuk dan rapuh dimakan usia. Lembaran buku itu pun makin merana karena rayap ikut menggerogoti. 

"Agar buku-buku kuno ini tidak makin hancur, saya terpaksa melarang orang memegang dan membacanya. Sudah beberapa tahun ini, pengunjung hanya diizinkan sekadar melihat dari balik kaca," kata Darwis. 

Di ruang depan rumah ini, disimpan pula satu sepeda tua yang diyakini menjadi kendaraan sehari-hari Bung Karno ketika di Bengkulu. Di ruangan ini ada pula delapan foto Bung Karno, baik dengan koleganya maupun dengan Ibu Inggit, istri pertamanya. 

Sementara itu, di ruang tengah terlihat seperangkat kursi tamu tua, yang digunakan Bung Karno menerima tamu-tamunya. Di ruang lain ada dua tempat tidur besi model lama, tempat tidur Proklamator tersebut. 

Semua barang-barang inilah yang dilihat-lihat pengunjung kalau mereka mampir ke rumah Bung Karno tersebut. Namun di balik nama besar yang disandang "Si Bung", keberadaan rumah pengasingan ini nyaris sepi dari kunjungan tamu. "Dalam sehari, paling ada tujuh hingga sepuluh pengunjung yang datang ke sini. Itu pun tamu dari luar yang kebetulan sedang berlibur atau bertugas di Bengkulu. Pada hari-hari libur, sama saja," tutur Darwis. 

Oleh karena itu, Darwis berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengelola lebih serius aset sejarah ini. Apalagi, sekarang sudah berdiri sebuah bangunan baru yang diberi nama Persada Bung Karno secara permanen di kompleks rumah pengasingan itu sehingga dapat berdampak positif. "Mudah-mudahan ke depan tidak lagi sepi dan terabaikan," kata Darwis berharap. (ahmad zulkani) 

Guru Honor di Merangin: Rela Digaji 3 Keping Kerupuk

 JIKA ditelusuri lebih jauh persoalan pendidikan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, barangkali yang ke luar sebagian hanya potret buram. Ada dua persoalan krusial yang pantas diungkap permukaan. Yakni kehidupan para guru honorer dan hancurnya sarana dan prasarana pendidikan khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Merangin. Dua-duanya sungguh memilukan.

 “Saya sudah dua tahun lebih mengabdi sebagai guru honor Ah... saya malu menceritakan berapa besar honor yang diterima karena kalau diukur dari kebutuhan, jelas sangat tidak pantas. Tetapi, bagaimana lagi karena mengajar sudah saya pilih sebagai jalan hidup,” kata Siti, guru honorer di SD Negeri 278 Bangko Tinggi, persis di kota Bangko ibu kota Kabupaten Merangin.

 Berapa honor yang diterima Siti sebulan, sampai ia malu mengungkapkannya? Ternyata wanita lulusan D.2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Jambi, hanya menerima honor dari Komite Sekolah sebesar Rp 100.000 per bulan. Jika dibagi per hari, honor sebanyak itu barangkali hanya cukup untuk membeli tiga keping kerupuk udang. 

Padahal, kehidupan sebagai guru honor sudah dilakoni Siti selama dua tahun. Parahnya lagi, wanita lajang ini mengaku mengajar selama 24 jam sehari. “Kalau dianggap tidak pantas, ya itu terserah penilaian orang luar saja. Yang jelas, saya sudah mengajar dua tahun lebih dan gaji yang saya terima hanya segitu,” ujar Siti.

Lihat pula kehidupan Yadi, seorang guru honor di Desa Ujung Bumi, Kecamatan Sei Manau, sebuah daerah pedalaman di Merangin. Sama dengan Siti, juga menerima honor komite sebesar Rp 100.000 sebulan. Untuk menyambung hidup dan menambah penghasilan, Yadi tiap pagi buta sebelum mengajar di SD terpaksa menyadap karet. Beruntung, ia kebagian jatah satu kaplingan kebun karet dari orang tuanya.

“Dengan harga karet mentah sebesar Rp 8.000 per kilogram, hidup saya sedikit bisa lebih nyaman. Saya bisa jual karet ke pedagang pengumpul sekitar 30 kg per minggu. Paling tidak dari menyadap karet ini penghasilan bersih sebagai tambahan rata-rata Rp 200.000 per minggu. Honor komite itu hanya sekedar untuk pemacu semangat saja karena, ada penghasilan tetap yang saya harap dan tunggu tiap awal bulan,” kata Yadi. 

Bagi yang kurang perduli pendidikan, nasib seperti yang dialami Siti dan Yadi, mungkin hanya dianggap lumrah. Paling tidak hanya akan ke luar komentar; “salah sendiri, ngapaian mau mengajar”. Akan tetapi itu barangkali sangat tepat untuk menggambarkan betapa persoalan pendidikan di Kabupaten Merangin dan juga sebagian besar daerah pedalaman di Indonesia, sangat-amat memprihatinkan.

Guru-guru, terutama yang masih honor dan golongan rendah yang sangat dibebani tugas untuk mencerdaskan putera-puteri kita, ternyata masih dibelit persoalan krusial. Yakni, menerima imbalan sangat tidak layak. Padahal, di satu sisi para orang tua siswa selalu menuntut lebih. Jika siswa tinggal kelas atau tidak lulus ujian nasional (UN), gurulah yang disalahkan. Memang sangat tidak manusiawi, jika dikaitkan dengan imbalan yang diterima para guru.

Tetapi, itulah sebuah fakta nyata dunia pendidikan di Merangin. Dalam kasus Siti misalnya, wanita ini saban pagi terpaksa harus naik ojek sekolah dengan sewa Rp 3.000 sekali jalan. Untuk transportasi pulang mengajar, ia masih sedikit lega karena biasanya ada guru lain yang mau membonceng. Namun, kalau sehari Siti harus naik ojek sekali, berarti ia harus mengeluarkan ongkos ojek paling sedikit Rp 75.000 sebulan. Artinya, honor komite yang diterimanya hanya tersisa Rp 25.000, itu pun dengan perhitungan ia harus “puasa” tidak jajan dan makan siang, kendati harus mengajar sampai pukul 13.30 tiap hari.

Jika dihitung benar-benar, kata para guru, para guru honor di Merangin mungkin lebih banyak nombok ke sekolah. Karena agar bisa mengajar tepat waktu selama enam hari seminggu, mereka harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk transportasi. Sebab, rata-rata sekolah tempat mengajar jauh dari tempat tinggal. 

“Barangkali, sangat masuk akal kalau beberapa waktu lalu kami guru-guru di Merangin memprotes anggaran pendidikan ke DPRD. Sudah seyogianya para wakil rakyat sedikit menolah ke dunia pendidikan karena, memang banyak hal yang perlu mendapat alokasi anggaran memadai. Jika anggaran pendidikan dinaikkan, kami beraharap agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Merangin mau mengalokasikan anggaran untuk menambah honor para guru honorer di daerah ini,” kata Siti.  

Data Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Merangin, pada saat ini jumlah guru honor di daerah ini tercatat 809 orang. Mereka adalah para guru honor yang dibiayai komite dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, selain guru honor komite, di Merangin juga masih banyak guru honor yang dibiayai sendiri dengan iuran orang tua murid. 

Agar beban para orang tua lebih ringan, sepantasnya ada insentif untuk tambahan honor dari Pemkab Merangin. Akan tetapi, dalam praktik keuangan daerah pemkab tidak bisa mengucurkan begitu saja untuk honor para guru. Sebab, pihak DPRD lah yang dari awal bisa mengetok palu untuk pengalokasian anggaran insentif para guru tersebut.

“Guru honor yang digaji swadaya oleh orang tua di Merangin masih banyak. Jumlah mereka mungkin mencapai ratusan orang,” kata Muslim, pejabat yang menangani bidang kepegawaian di Dinas Diknas Merangin.

Sekolah rusak

 Tidak hanya persoalan guru honorer yang dibelit honor rendah, problem pendidikan di Merangin juga menyangkut rusaknya sarana dan prasarana khususnya di tingkat SD. Gedung SD yang sebagian merupakan SD Inpres itu, nyaris tidak tersentuh perbaikan sejak era tahun 1980-an. Akibatnya, banyak ruang kelas SD yang tidak layak pakai, atap dan plafond bocor, dinding rubuh, lantai semen yang sudah berubah lantai tanah, sehingga mirip kandang sapi.

 Tengoklah ruang kelas SD Negeri 278 di kota Bangko. Menurut Harun, Kepala SD setempat, semua atap dan plafond kelas bocor sehingga waktu hujan air mengucur ke ruang kelas. Jendela nako sekolah itu, kini hanya menyisakan rangka besi yang sudah karatan. “Kalau hujan deras, murid-murid terpaksa menyeret bangku ke sudut kelas yang masih kering. Jika genangan air sudah parah, pilihannya terpaksa belajar ditunda atau diliburkan,” katanya.

 Beruntung, kata Harun, tahun 2008 ini Pemkab Merangin mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 250 juta. Ironisnya, DAK ini yang dialokasikan untuk rehabilitasi fisik bangunan sekolah hanya Rp 110 juta. Sisanya, untuk mebel, perbaikan WC dan dana operasional. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena, alokasi DAK sepenuhnya wewenang kabupaten. Sekolah hanya menerima kendati alokasinya kurang tepat sasaran,” kata Harun.

 Jika ditelusuri sebagian besar ruang kelas SD di Merangin, yang muncul ke permukaan tentu kondisi memprihatinkan. Sebab, SD Negeri 278 yang berada di ibu kota kabupaten dan hanya beberapa ratus meter di belakang Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Dinas Diknas setempat saja sudah begitu parah. Apalagi, SD-SD di pedalaman Merangin yang jauh dari “mata” para pejabat kabupaten setempat.  

 “Gedung dan ruang kelas SMP, SMA dan SMK di Merangin, mungkin jauh lebih baik. Sebab, hampir tiap tahun mendapat alokasi anggaran perbaikan yang lumayan. Tetapi, khusus SD memang sebagiann besar belum tersentuh,” kata M Saman, Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah, Dinas Diknas Merangin.

 Kalau dibedah lebih dalam, persoalan pendidikan di Merangin memang seperti mengurai benang kusut. Lalu kapan kusut dunia pendidikan Merangin ini bisa diselesaikan? Aksi protes, unjuk rasa dan aksi mogok mengajar sekitar 6.200 guru di Merangin mungkin cukup tepat untuk menjawab potret buram pendidikan di daerah itu. (AHMAD ZULKANI)