Rafflesia Arnoldi, Kebanggaan 'Tobo Kito' Bengkulu

SEOLAH sebuah tradisi, setiap menjelang akhir tahun, bunga langka Rafflesia Arnoldi mulai memasuki musim mekar di sejumlah kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Bunga langka nan unik ini, merupakan sebuah kebanggaan ‘Tobo Kito’ (bisa diartikan: masyarakat) Bengkulu sejak dulu.

Walaupun Bunga Rafflesia kerap juga ditemukan di kawasan hutan seperti di hutan Bengkulu Selatan, namun Rafflesia mekar justru kerap kali ditemukan di kawasan hutan lindung Register 5 Bukit Daun, Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekitar 52 km sebelah timur Kota Bengkulu.

Lokasi mekarnya bunga Rafflesia ini, terpencar di sejumlah tempat di hutan lindung Bukit Daun. Menariknya, tempat mekar bunga ini ternyata berada persis di pinggir jalan nasional Bengkulu – Kepahiang – Curup - Lubuk Linggau. Sejumlah wisatawan lokal baik asal Bengkulu, maupun dari Lubuk Linggau dan Pagar Alam, Sumatera Selatan secara rutin sengaja dating untuk menyaksikan mekarnya ‘kawanan’ bunga-bunga langka itu.

Bahkan, tak jarang beberapa kelompok peneliti botani dari berbagai perguruan tinggi di luar Bengkulu seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), peneliti LIPI dan ilmuwan dari luar negeri, sengaja ‘berburu’ bunga Rafflesia mekar ke hutan Bengkulu.

Menurut Rizal dan Antoni, dua warga Taba Penanjung pecinta Rafflesia yang seringkali secara sukarela menjaga bunga-bunga Rafflesia mekar tersebut, masa puncak mekarnya bunga langka ini memang berlangsung pada bulan Desember. Pada bulan itu, bonggol bunga yang mirip dengan kol ini akan muncul dari inangnya dan mekar dalam tujuh hari. Setelahnya, bunga yang menjadikan serangga kecil sebagai santapan itu akan layu.

“Hutan Lindung Bukit Daun yang dibelah jalan nasional Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau menuju Lintas Tengah Sumatera ini, memang menjadi tempat tumbuh alami sejak lama," kata Rizal.

"Jika ditelusuri sampai ke bagian dalam kawasan hutan lindung, pasti banyak ditemukan bunga yang tengah mekar. Namun, agar masyarakat bisa menyaksikan keindahannya maka kami berupaya mencari lokasi mekar yang dekat dengan jalan raya,” tutur Rizal.

Padma raksasa Rafflesia Arnoldi, pertama kali ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles dan ahli botani Arnol pada tahun 1818 di kawasan hutan di Manna, wilayah Bengkulu Selatan sekarang. Belakangan sejumlah kawasan hutan di Provinsi Bengkulu menjadi habitat alami tempat tumbuhnya bunga Rafflesia tersebut.

Bunga yang berukuran besar itu kini menjadi maskot pengembangan ekowisata di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, jika ingin menyaksikan sebuah keajaiban dan kekhasan bunga hutan nan langka, barangkali tidak ada salahnya untuk datang ke Bengkulu. Terutama ketika kuntum Rafflesia sedang musim mekar..
Ahmad Zulkani

Masyarakat Pasemah, 'Sindang Merdike' Itu Kini Tenggelam...

MASYARAKAT Pasemah? Barangkali tidak semua orang mengenalnya. Secara historis, suku Pasemah dulunya hanya merupakan suatu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pedalaman di Sumatera Selatan (Sumsel).

Suku Pasemah ini diidentikkan dengan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan Provinsi Sumsel saat ini dengan Provinsi Bengkulu.Secara administratif pemerintahan saat ini, wilayah Pasemah diakui meliputi daerah sekitar Kota Pagar Alam, wilayah Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti, yang berbatasan dengan wilayah Bengkulu, dan daerah sekitar Kota Agung, Kabupaten Lahat (Sumsel). Menurut berbagai literatur, semua wilayah itu pada masa kolonial Belanda memang termasuk bagian dari Kewedanaan Pasemah. Sedangkan secara geografis, bisa disebut adalah mereka yang bermukim di sekitar kaki dan lembah Gunung Dempo sekarang.

Penyebutan Pasemah itu sendiri, seperti diakui Mohammad Saman (70), budayawan dan salah seorang sesepuh di sana, berawal dari kesalahan pengucapan (lidah) orang Belanda. Padahal, pengucapan yang tepat untuk menyebut kelompok masyarakat ini sebetulnya adalah Besemah. Hanya saja, karena lidah Belanda tidak bisa mengucap awalan “Be” dari Besemah dan yang terucap hanya “Pa”, maka mereka akhirnya menyebut dengan Pasemah.

Belakangan, bahkan hingga lebih setengah abad Indonesia merdeka, yang paling populer di tengah masyarakat justru sebutan: Pasemah. “Keseleo lidah (pengucapan) orang Belanda yang menyebut Pasemah itu, ternyata yang paling populer di luar. Padahal, bagi kami orang-orang yang masih bertahan di sini, dari dulu tetap menyebut Besemah,” ungkap Saman, yang mengaku secara otodidak menguasai dan mengikuti perjalanan panjang sejarah Pasemah.

Kata Besemah itu sendiri, konon berawal dari “kekagetan” Atong Bungsu, puyang (nenek moyang) mereka ketika melihat banyaknya ikan “Semah” di sebuah sungai yang mengalir di lembah Dempo. Menyaksikan ikan itu, tiba-tiba terucap dari mulut Atong Bungsu kalimat; Besemah…, Besemah…! yang artinya di sungai itu ada (banyak) ikan semahnya.

***

PASEMAH adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Seperti yang dijelaskan Mohammad Saman, masyarakat di tanah Pasemah sedari dulu sudah mempunyai tatanan dan aturan-aturan masyarakat yang bernama “Lampik Empat, Merdike Due” yakni, perwujudan demokrasi murni yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya, oleh semua komponen masyarakat setempat.

Menurut Kamil Mahruf, Nanang Soetadji, dan Djohan Hanafiah dalam bukunya Pasemah Sindang Merdika , asal usul orang Pasemah dimulai dengan kedatangan Atong Bungsu, yaitu nenek moyang orang Pasemah Lampik Empat dari Hindia Muka untuk menetap di daerah ini. Saat kedatangan Atong Bungsu tersebut, ternyata sudah ada berdiam dua suku yang menempati daerah itu. Yakni, suku Penjalang dan suku Semidang. Untuk menjaga ketenteraman dan melindungi kepentingan mereka, pendatang dan kedua suku itu menyepakati perjanjian bersama. Intinya, di antara mereka sampai anak keturunannya, tidak akan mengganggu dalam segala hal.

Sejauh ini memang tidak diketahui sejak kapan keberadaan suku-suku Lampik Empat di tanah Pasemah. Namun, seperti dijelaskan Kamil Mahruf, jika perkataan Pasemah yang terdapat dalam prasasti yang dibuat oleh balatentara raja Yayanasa dari Kedatuan Sriwijaya setelah penaklukan Lampung tahun 680 Masehi yaitu “Prasasti Palas Pasemah” ada hubungannya dengan tanah Pasemah, maka berarti suku-suku ini telah ada pada awal abad ke-7 M.

Keberadaan suku Pasemah itu sendiri tampaknya memang tidak bisa lepas dari perjalanan panjang sejarah Kesultanan Palembang. Dari berbagai referensi yang dimiliki, menurut Kamil Mahruf, keterkaitan antara tanah Pasemah dan Sultan Palembang dilatarbelakangi oleh hubungan historis dan moral menyangkut ketidakmampuan untuk mengatur diri sendiri.

Disebutkan, setelah puyang Pasemah yakni Atong Bungsu berkembang biak, keturunannya menyebar dan terbagi ke dalam empat suku. Yaitu, Sumbai Besar, Sumbai Pangkal Lurah, Sumbai Ulu Lurah, dan Sumbai Mangku Anom. Karena keempat suku itu tidak mampu mengatur kerukunan di antara mereka, maka dikirimlah utusan masing-masing suku menemui Raja Palembang untuk meminta petunjuk. Khusus dua suku sebelumnya, suku Penjalang dan Semidang tidak turut serta sesuai perjanjian terdahulu.

Lantas, Raja Palembang memberi hadiah kepada keempat ketua suku, berupa satu lampik atau tikar untuk tempat duduk bersama. Arti pemberian itu sangat dalam, yaitu arahan agar keempat suku tersebut harus duduk bersama dalam mengatasi berbagai masalah di lingkungan mereka. Segala sesuatu yang timbul di antara kelompok itu, harus diselesaikan secara musyawarah.

Menurut Saman, Lampik Empat (empat suku turunan Atong Bungsu) dan Merdike Due (dua suku yang sudah lebih dulu ada), merupakan potensi besar masyarakat yang ada di tanah Pasemah. Mereka menyatu, membentuk suatu kelompok masyarakat yang memang sudah sejak lama memiliki tatanan demokrasi modern.

“Jauh sebelum Indonesia merdeka, Pasemah sudah punya sebuah tata pemerintahan yang amat demokratis. Pada saat itu yang dikedepankan adalah, kekuatan rakyat dengan dasar-dasar musyawarah dan mufakat. Lampik Empat, Merdike Due adalah, suatu tatanan demokrasi murni yang betul-betul sangat menjunjung tinggi pendapat dan aspirasi orang banyak. Itu artinya, jauh sebelum kalangan anggota parlemen dan para pemikir di Indonesia sekarang berbicara soal demokrasi, ternyata di tanah Pasemah sudah diterapkan hal itu lengkap dengan etika-etika berdemokrasi layaknya pemerintahan modern sekarang,” tegas Saman penuh bangga.

Hanya saja, pengingkaran terhadap tatanan demokrasi ternyata dari dulu sudah terbukti akan berdampak buruk. Tidak saja sekarang, sejak dari dulu pun pengingkaran demokrasi ini membawa implikasi yang tidak sehat di tengah
masyarakat. Bahkan, bisa menjurus perpecahan dengan beragam persoalan serius. Buktinya, bisa dilihat dalam perjalanan panjang sejarah Pasemah menghadapi Belanda antara tahun 1821 sampai 1866.

Dalam bukunya Pasemah Sindang Merdika, Kamil Mahruf dan kawan-kawan secara gamblang menggambarkan betapa kejayaan Pasemah bertahun-tahun, bisa hancur hanya gara-gara pengingkaran terhadap nilai-nilai yang ada pada Lampik Empat, Merdike Due tadi. Bahkan, sekitar tahun 1866 ketika Pasemah Sindang Merdike (julukan membanggakan bagi orang-orang Pasemah sebagai penjaga perbatasan) berakhir, disebut-sebut dipicu oleh ketidaksenangan sebagian kepala dan orang-orang berpengaruh di wilayah Lampik Empat bersama-sama orang Semidang untuk membatalkan perjanjian “Sindang Merdike” dengan Belanda.

Berbagai ambisi dan kedengkian itu pula akhirnya yang menyebabkan runtuhnya kejayaan Lampik Empat, terhitung sejak 22 Juli 1867. Sudah bisa ditebak, begitu Lampik Empat “terkubur”, lenyap sudah sebuah hakikat demokrasi dalam sekejap. Artinya, kebijakan tanpa didasarkan pada musyawarah dan mufakat ternyata telah meruntuhkan sebuah pilar demokratis yang dibangun di tanah Pasemah.

***

MAKIN tenggelamkah “Sindang Merdike” saat ini? Menurut budayawan Pasemah, Mohammad Saman, begitu kekuatan Belanda merambah ke sini, mulailah terjadi pergeseran nilai-nilai adat, budaya, dan sistem pemerintahan di tanah Pasemah. Dampak berikut juga menyentuh berbagai peran dan fungsi lembaga-lembaga lama yang ada di masyarakat ke lembaga baru yang sesuai dengan keinginan penguasa.

Lembaga-lembaga lama misalnya hukum adat dan tradisi lain, semakin tidak berfungsi. Bahkan, puncaknya memasuki abad XIX, berbagai lembaga tradisional di tanah Pasemah terasa mulai keropos dan pada akhirnya hilang digerogoti kolonial. Barangkali ini terkait pula dengan strategi perang yang tujuan akhirnya adalah agar kekuasaan mereka bisa langgeng.

Era sekitar tahun 1940-an, bisa disebut sebagai titik awal pudarnya kejayaan Pasemah. Sebab, pada saat itu sistem pemerintahan marga sebagai sebuah sistem pemerintahan tradisional yang mapan di tanah Pasemah, ternyata dihapus oleh kolonial. Jabatan strategis seperti, Kepala Sumbai, Pesirah, dan lain-lain lantas dilikuidasi.

Dilukiskan, cobaan bagi tanah Pasemah tidak semata lahir pada zaman kolonial. Setelah merdeka, bahkan di era orde baru pun tanah Pasemah juga menjadi korban. Sistem pemerintahan marga, misalnya lembaga Sumbai yang mulai bertunas kembali saat itu, sengaja dienyahkan.

“Dengan diterapkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa yang seragam dari Aceh sampai Irian sekitar tahun 1979, membuat pemerintahan marga di tanah Pasemah kembali terkubur. Padahal, saat itu reinkarnasi sistem pemerintahan marga sudah mulai muncul kembali. Ini jelas petaka kedua yang melanda Pasemah,” tutur Saman.

Imbalan dari pemerintah Orde Baru, untuk menghargai rasa keterpaksaan masyarakat Pasemah dalam menghapus marga dan diganti desa kala itu, hanya berupa sebuah stasiun relay televisi, satu masjid, dan memberi status kota administratif bagi Pagar Alam. Imbal beli yang teramat murah ini memang ironis. Akan tetapi, para tetua Pasemah tidak berdaya karena jika mereka menentang, jargon yang paling pas adalah akan dicap sebagai antipembangunan.

“Ketika itu pilihan kami memang serba sulit. Daripada timbul konflik dan dianggap macam-macam, dengan rasa berat hati kami akhirnya menerima tawaran itu. Kita betul-betul sedih, karena sudah diramalkan bahwa Pasemah akan dikubur tanpa bisa bangkit kembali,” ia menambahkan.

Tentang keinginan menghidupkan kembali pemerintahan marga, diakui Saman, bukan dimaksudkan untuk sekadar menghibur diri. Karena dengan sistem pemerintahan marga, diyakini semua institusi akan memiliki basis sampai ke tingkat yang paling dasar. Ini memberi banyak keuntungan, salah satunya adalah gampang menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggerakkan roda pembangunan. Sudah dari dulu diketahui bahwa Kepala Sumbai atau Pesirah memiliki ikatan moral dan berpengaruh luas ke bawah.

“Terus terang, kami iri dengan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini sudah kembali ke pemerintahan Nagari. Jika di Sumbar sistem pemerintahan tradisional bisa dihidupkan kembali, kenapa di tanah Pasemah ini tidak dilakukan. Jadi, inilah yang perlu digugah untuk membangkitkan kembali kejayaan Pasemah dalam konteks pemerintahan modern di era otonomi daerah,” ujarnya.

Akankah “Sindang Merdike” itu akan terkubur sepanjang masa ? Jawabannya, tentu tergantung dari keinginan bersama masyarakat di tanah Pasemah itu sendiri.

Sebab, sebagai kelompok masyarakat yang mendapat gelar kehormatan “Penjaga Perbatasan”, idealnya memang harus mampu bangkit karena mereka memiliki rasa patriotisme tinggi. Sikap mental seperti itu memang sudah terbukti dan teruji dari dulu. Hanya saja, tenggelam dengan nostalgia masa lalu, jelas bukan sebuah jawaban yang tepat….

Ahmad Zulkani

Smong...Warga Simeulue pun Luput dari Tsunami

"SMONG..., smong..., smong," teriakan itu terdengar bersahut-sahutan di tengah kegelapan, Senin (28/3) sekitar pukul 23.10 di Pulau Simeulue. Mendengar kata "smong" itu semua penduduk Simeulue, terutama mereka yang tinggal di daratan dekat pantai, berlari ke perbukitan yang jauh dari bibir pantai.

MEREKA memang harus lari dan menghindar dari pantai sebab "smong" merupakan kata-kata "mukjizat" yang membuat warga Simeulue bisa selamat dari amukan gelombang dahsyat, tsunami, yang biasanya terjadi menyusul gempa dahsyat. Oleh karena itu, begitu gempa berkekuatan 8,7 pada skala Richter membuat tanah Pulau Simeulue terasa diayun- ayun di tengah kedalaman Samudra Hindia Senin tengah malam itu, teriakan "smong" pun bergema kembali di seantero daratan Simeulue.

Bagi warga Simeulue, teriakan "smong" tidak perlu dijawab dan juga tidak perlu diperdebatkan siapa yang berhak menyuarakannya. Namun, begitu mendengar teriakan "smong", lazimnya semua warga Simeulue seolah dikomando harus berlari ke luar rumah menuju satu titik, yakni perbukitan.Kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun oleh tetua Simeulue sejak ratusan tahun lalu itu ternyata bisa membuat warga Simeulue selamat dan terhindar dari bahaya tsunami sejak dulu sampai sekarang.

"Smong" memang menakutkan sebab bagi warga Simeulue kata itu berarti tsunami.Sejak teriakan "smong" Senin itu sampai sekarang ribuan warga Simeulue bertahan di pengungsian, yakni di kawasan di perbukitan. "Bisa dibayangkan, betapa panik dan hiruk- pikuknya warga Simeulue menjelang tengah malam itu," ungkap Bupati Simeulue Darmili yang dihubungi Kompas melalui telepon kemarin.

Bersyukur, tsunami tidak terjadi. Namun, seperti diakui Bupati Darmili, setidaknya lebih dari 20.000 warga Pulau Simeulue yang hingga tiga hari pascagempa masih terus bertahan hidup dengan bekal seadanya di berbagai lereng perbukitan.

Mengapa warga Simeulue tetap mengungsi di bukit? Menurut Darmili, ada dua alasan pokok. Pertama, umumnya ribuan warga mengungsi akibat rumah-rumah mereka tidak bisa dihuni lagi karena roboh diguncang gempa. Kedua, warga trauma dan takut akan terjadi tsunami, seperti tanggal 26 Desember 2004.Gempa susulan yang terus terjadi dan isu bakal munculnya "smong" dahsyat memang telah memaksa warga setempat untuk terus mengungsi di tenda-tenda plastik di perbukitan.

Meski data konkret belum ada, Bupati Simeulue memastikan, sekitar 80 persen bangunan permanen terutama di kota Sinabang kini hancur. Pertokoan, rumah bertingkat, dan bangunan perkantoran di ibu kota Kabupaten Simeulue itu ambruk dan rata.Jumlah korban tewas-dalam bencana kali ini-yang sudah diangkat dari reruntuhan sebanyak 17 orang dan puluhan korban lain yang luka-luka dirawat seadanya. Sebab, bangunan vital rumah sakit daerah kabupaten setempat juga rusak parah.

"Dibandingkan dengan tsunami akhir tahun 2004, kerusakan fisik dan jumlah korban jiwa akibat gempa 28 Maret lalu saya pastikan jauh lebih parah. Korban jiwa diprediksi akan bertambah karena sekitar 90 persen bangunan yang roboh sama sekali belum disentuh," ujar Darmili.Ketika gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, di Simeulue tercatat tujuh orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Bangunan yang rusak berat 3.793 unit dan rumah penduduk yang hilang diterjang tsunami 1.625 unit.

KENDATI dalam bencana kali ini terjadi kerusakan fisik (bangunan) yang cukup parah dan ada korban jiwa, hingga Kamis kemarin lokasi bencana di Pulau Simeulue masih belum tersentuh, terutama dalam hal evakuasi para korban dan pasokan bantuan.
Menurut Darmili, kondisi geografis Kabupaten Simeulue yang berada di Samudra Hindia membuat wilayah ini sulit dijangkau. Akses transportasi ke Pulau Simeulue selama ini terbatas. Wilayah seluas 198.021 hektar yang dihuni 78.128 jiwa itu sejak dulu hanya bisa ditembus melalui laut atau via udara dengan menggunakan pesawat ukuran kecil, seperti jenis Cassa. Frekuensi penerbangan dan kedatangan kapal feri ke sana dua kali seminggu. Itu pun kerap tak pasti karena tergantung cuaca.

"Di saat normal saja Simeulue sudah begitu sukar dicapai. Apalagi sekarang setelah Bandar Udara Lasikin dan dermaga Pelabuhan Sinabang rusak akibat gempa, sudah pasti pulau ini makin terisolasi. Faktor inilah kini yang membuat proses evakuasi para korban gempa dan pendistribusian bantuan ke Simeulue masih tersendat," tutur Darmili.

Di tengah kesulitan akses transportasi, masyarakat Simeulue makin tidak berdaya karena pasokan bahan bakar minyak (BBM) sudah terhenti sejak hari Selasa lalu. Alat transportasi tidak bisa jalan karena tidak ada yang menjual BBM. Alat berat untuk evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan dan menyingkirkan reruntuhan tersebut pun tidak bisa dioperasikan karena tidak ada BBM.

"Kami punya ekskavator, truk, ambulans, dan lain-lain yang bisa dikerahkan untuk mengevakuasi, tetapi karena tidak ada BBM, semua peralatan itu jadi lumpuh," ujar Darmili memaparkan.

Ia mengakui, sudah sejak dua tahun ini harga BBM di Simeulue jauh di atas harga patokan pemerintah. Bensin, misalnya, jika di daratan Sumatera harganya Rp 2.400 per liter, di Simeulue Rp 6.500-Rp 7.000 per liter. Harga solar pun mencekik, rata-rata dijual eceran dengan harga Rp 4.500-Rp 5.000 per liter.

Gempa bumi dan tsunami membuat kehidupan warga di Simeulue kian terpuruk. Setelah masa kejayaan cengkeh, yang menjadi primadona kehidupan 95 persen penduduk, Simeulue terpuruk pada era 1990-an. Sejak itu pula ekonomi di kabupaten pulau itu mulai lambat berdenyut.

Memang tidak sekarat, tetapi roda perekonomian Simeulue bergerak lamban.Jika penanganan Simeulue pascabencana kali ini tidak serius dilakukan, pulau ini dengan sendirinya akan terus tersisih.Simeuleu, pulau terluar Indonesia, memang harus segera disentuh. Sebab, daerah itu kini sangat membutuhkan pertolongan, terutama bantuan untuk evakuasi para korban gempa.

Pulau Simeulue memang tidak separah Nias pascagempa atau tidak sehancur kota Banda Aceh pascatsunami, tetapi bagaimanapun Simeulue itu wilayah Indonesia....(Ahmad Zulkani, Kompas/Jumat 1 April 2005)